6 Januari 2020~ PPDI Palopo menyerahkan draft Perda Disabilitas kpd Walikota Palopo, bpk Judas Amir.

PPDI Palopo menyerahkan draft Perda Disabilitas kpd Walikota Palopo, bpk Judas Amir. Akhirnya 9 November 2021, Perda tersebut disahkan oleh DPRD Kota Palopo dan Pemkot Palopo. Terima kasih semua nya yg sudah terlibat khusus nya kpd Pengurus Dpc Ppdi Palopo yang aktif. Salam..

6 Januari 2020 ~ Tim Kabupaten PPDI Kota Palopo menghadap pak Walikota Palopo, Kabag. Hukum Pemkot Palopo dan DPRD Kota Palopo

Hari ini Tim Kabupaten PPDI Kota Palopo menghadap pak Walikota Palopo, Kabag. Hukum Pemkot Palopo dan DPRD Kota Palopo utk menyerah kan draft Naskah Akademis Ranperda Disabilitas Kota Palopo, hasil 2 kali FGD di Kota Palopo yg dilaksanakan oleh PPDI Sulawesi Selatan bekerja sama dgn PPDI Palopo, dengan melibatkan Stakeholder dan CSO lainnya.

Sebelumnya Tim Kabupaten menghadap Kadis Sosial Kota Palopo, bapak Awaluddin, juga utk menyerah kan draft2 tersebut utk ditandatangani oleh beliau.

Alhamdulillah semua berjalan lancar dgn respon masing-masing yg sangat baik.. Semoga apa yg kita kerjakan, segera terwujud di tahun 2020... Aamiin.

Tim Kabupaten yg hadir a. l. Danny Ali Muhammad Aliah, Azriani Bachry SE, Asrilia Utami, S. Pd. I. dan Mundzir..

26 Desember 2019 ~ PPDI SULSEL DAN PPDI PALOPO INISIASI PERDA DISABILITAS PALOPO

26 Desember 2019~ 2 tahun lalu, dokumentasi kami di Palopo muncul di FB. Saat itu kami ( Ppdi Sulawesi Selatan dan Dpc Ppdi Palopo ) menginisiasi Perda Disabilitas Kota Palopo. Tgl 9 November 2021 yang lalu, Perda tersebut sudah disahkan. Selama 2 tahun ini kami intens komunikasi dua arah antara Makassar dan Palopo terkait Perda tersebut dan akhirnya disahkan. Terima kasih atas kerja samanya sdr2 ku di PPDI Palopo, Pemkot Palopo dan DPRD Kota Palopo. Terima kasih utk anakku Azriani Bachry, Danny Ali Muhammad Aliah , Udin Udin dll yg selalu support. Salam inklusi...

26 Desember 2019 ~ Kunjungan dari sdr kita dari Bau Bau, Albar dan Satriana.

26 Desember 2019 ~ Mendapat kunjungan dari sdr kita dari Bau Bau, Albar dan Satriana. Mereka berkonsultasi terkait pembentukan DPC PPDI Kota Bau Bau dan hal2 lain terkait issue2 disabilitas. Terima kasih atas kunjungan nya.. Semoga sukses dan selamat dalam perjalanan pulang ke Bau Bau... Salam utk teman2 di Bau Bau...

21- 22 Desember 2019 ~ FGD ke 2 di Kota Palopo

 21- 22 Desember 2019 ~ FGD ke 2 di Kota Palopo dgn tema :

" Identifikasi hambatan eksternal penyandang disabilitas guna memberi masukan dalam kerangka Sosiologis Naskah Akademis Ranperda Disabilitas Kota Palopo ".

Hari ke 1 : 21 Desember 2019.

Setelah acara pembukaan, lanjut pemberian materi oleh Kadis PU Kota Palopo diwakili oleh bapak Hasyim Basri, kabid PU. Beliau memaparkan landasan kebijakan PU yg bersinggungan dgn penyandang disabilitas dan implementasi nya di lapangan. Bahwa selama beberapa tahun ini PU telah melaksanakan pembangunan trotoar yang dilengkapi dgn guiding block sepanjang 5,6 km di sekitar Kantor Walikota, Lapangan dan beberapa jalan lainnya. Namun beliau juga mengalami kendala ketika membangun trotoar tersebut karena adanya unsur2 existing yang sudah ada terlebih dahulu seperti pohon, tiang listrik, tiang telepon, gardu listrik, tanah warga. Beliau juga mengakui hampir seluruh ujung2 trotoar belum ramah karena elevasi terlalu tinggi, tidak ada ramp utk pengguna kursi roda. Ke depan beberapa proyek pembangunan akan memperhatikan aspek tersebut.

Pemateri ke 2, Bapak Amir Santoso, SH, M. Si. Kabag Hukum memaparkan materi tanpa slide juga. Bahwa penting utk segera membentuk Perda Disabilitas Kota Palopo. Beliau menyambut bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembahasan draft Perda dan draft utk mengisi muatan Sosiologis Naskah Akademis sangat membantu utk memudahkan dan memperlancar pembahasan di DPRD. Pemerintah Kota telah mengajukan draft itu ke DPRD dan DPRD telah menetapkan Prolegda Disabilitas nomor 10 tahun 2020. Namun jika Naskah Akademis nya sudah cepat selesai, tidak tertutup kemungkinan akan dibahas bersamaan dgn Ranperda dalam Prolegda nomor 1.

Dari kedua pemateri banyak diskusi yang memberikan masukan dari penyandang disabilitas terkait pembangunan yang aksesibel dgn melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan renovasi bagian2 yg tdk ramah agar masuk dalam pembiayaan berikut nya. Begitu juga pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses2 pembahasan di DPRD. Demikian ungkapan Kabag Hukum Kota Palopo.

Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh DRAF.

Wawancara dengan RATONA TV